RUU Keuangan Kenya 2024: Proposal roti dan pajak lainnya dibatalkan di tengah kemarahan publik

Pemerintah Kenya telah membatalkan sejumlah pajak yang diusulkan dalam rancangan undang-undang keuangan kontroversial tahun ini, termasuk pajak roti sebesar 16%, setelah adanya protes masyarakat.

Pengumuman anggota parlemen tersebut disampaikan ketika polisi menembakkan gas air mata dan menggunakan meriam air dalam upaya membubarkan demonstran yang marah di ibu kota, Nairobi.

Puluhan orang ditangkap, dan para pengacara sebelumnya bergabung dengan massa yang meneriakkan yel-yel di kantor polisi utama kota tersebut untuk menuntut pembebasan para tahanan.

Sejak menjabat pada tahun 2022, Presiden William Ruto telah memberlakukan beberapa pajak baru yang tidak populer yang bertujuan untuk menghilangkan utang nasional negara tersebut sebesar sekitar $80 miliar (£63 miliar).

Namun para pengkritik proposal terbaru ini khawatir bahwa hal tersebut akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan hilangnya lapangan kerja.

Beberapa pengunjuk rasa yang berpawai di ibu kota meminta presiden untuk mengundurkan diri, sambil meneriakkan, “Ruto harus mundur! Ruto harus mundur!”

Kuria Kimani, Ketua Komite Keuangan Parlemen, mengumumkan pembalikan RUU keuangan baru pada konferensi pers yang dihadiri oleh Presiden Ruto serta anggota parlemen lainnya dalam koalisi yang berkuasa.

Tim keuangannya sedang mengumpulkan pandangan masyarakat mengenai RUU tersebut, dan dia mengatakan keputusan untuk membatalkan beberapa proposal diambil untuk melindungi warga Kenya dari kenaikan biaya hidup.

Usulan pajak lain yang dibatalkan termasuk pajak minyak goreng, layanan uang seluler, dan mobil, yang menurut para kritikus juga akan merugikan industri asuransi.

Kimani juga mengumumkan pembatalan usulan pajak lingkungan yang menargetkan produk-produk yang dianggap berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti kemasan, plastik, dan ban.

Kebijakan ini mendapat reaksi negatif, banyak yang mengatakan kebijakan ini akan menaikkan harga barang-barang kebutuhan pokok seperti popok, pembalut wanita, komputer, dan telepon seluler.

Kimani mengatakan pajak tersebut kini hanya berlaku untuk barang impor.

Ruto tidak berbicara atau bereaksi selama konferensi pers tersebut, namun tindakan tersebut, yang dianggap sebagai penyerahan diri terhadap tekanan publik, akan menjadi pukulan bagi pemerintahannya.

Baru-baru ini, ia mendesak masyarakat Kenya untuk menerima lebih banyak pajak, dengan alasan bahwa pajak yang dikenakan kepada mereka sebenarnya terlalu kecil, namun ia mengakui bahwa hal itu akan sulit.

Selama dua tahun terakhir, pajak atas gaji, bahan bakar, dan penjualan kotor telah dinaikkan.

Pajak perumahan sebesar 1,5% dari gaji bulanan pekerja juga telah diberlakukan, yang digunakan untuk membangun rumah yang terjangkau.

Pajak asuransi kesehatan baru yang lebih tinggi juga dijadwalkan akan segera berlaku.

Anggota parlemen dijadwalkan untuk membahas RUU keuangan pada hari Rabu, itulah sebabnya protes diorganisir di ibu kota.

Polisi menangkap sejumlah orang yang dituduh mengorganisir demonstrasi.

Kelompok hak asasi manusia mengutuk tanggapan polisi.

“Saya sangat marah dan saya berjuang untuk masa depan saya,” kata salah satu pengunjuk rasa, Wangari, kepada kantor berita AFP pada hari Selasa.

“Saya masih muda dan saya ingin membangun diri saya di negara ini. Dengan pajak sebesar itu, dengan eksploitasi seperti itu, saya tidak melihat bagaimana kita dapat membangun kehidupan.”