Pemerataan investasi di daerah mewujudkan tujuan Indonesia sentris

Yogyakarta (Antara) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Indonesia memiliki banyak peluang besar untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar dunia dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Hal itu ditegaskan Kepala Negara saat menyampaikan pidatonya pada Sidang Tahunan MPR 2023 dan Sidang Bersama DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 2023 di Kedung Nusantara, Kompleks Parlemen Terkonfirmasi. , Jakarta, Rabu pagi.

Termasuk kemungkinan bonus populasi akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-an. Pada saat itu, 68 persen penduduk Indonesia diproyeksikan akan memasuki usia kerja.

Bonus populasi adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas.

Selanjutnya, Indonesia dapat memanfaatkan kredibilitas internasional yang ada untuk mencapai visi tersebut. Keyakinan ini didapat dari tekad negara untuk menegaskan posisinya pada berbagai isu kepentingan global.

Keyakinan adalah penentu daya tarik investasi. Suatu negara harus memiliki reputasi yang kredibel untuk menarik investor. Membangun kepercayaan internasional bukanlah tugas yang mudah, dan menjadi sangat sulit di tengah kondisi global yang gelap dan bergejolak saat ini.

Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan periode suram ke depan, dengan pertumbuhan global diperkirakan hanya mencapai 2,7 persen, yang juga akan mempengaruhi iklim investasi.

Namun demikian, di tengah kabar buruk tersebut, pemerintah tidak boleh kehilangan fokus untuk menjaga kondisi dalam negeri saat ini di mana Indonesia diyakini akan terus menikmati stabilitas politik dan menjaga norma-norma yang menguntungkan. Tren positif ini akan berperan penting dalam menarik investasi.

Di sisi regulasi, tekad pemerintah untuk menarik lebih banyak investasi tercermin dari terbitnya Daftar Prioritas Investasi (DPI).

DPI memberikan informasi yang lengkap kepada investor mengenai sektor-sektor penanaman modal di Indonesia, termasuk sektor-sektor prioritas yang mencakup sektor-sektor yang bersifat strategis dan padat modal; Fokus pada kegiatan ekspor, penelitian, pengembangan dan inovasi; Dan gunakan teknologi canggih.

Kategori lain termasuk sektor padat karya yang didedikasikan untuk koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pemerintah akan mendorong perusahaan besar yang mau bermitra dengan pelaku UMKM di lingkungannya, memberdayakan mereka dalam prosesnya. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan usaha yang adil bagi perusahaan besar dan kecil.

Selain itu, melalui DPI, investor juga bisa menelaah sektor mana saja di Indonesia yang memiliki batasan, seperti sektor usaha yang membutuhkan 100 persen modal dalam negeri.

Perpaduan antara kepercayaan internasional yang tinggi dan regulasi yang jelas berhasil meningkatkan investasi di Tanah Air. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Indonesia telah mencatat investasi sebesar Rp678,7 triliun (US$44,3 miliar) pada paruh pertama tahun 2023.

Padahal, proyek investasi di luar pulau Jawa menyumbang 52,3 persen dari total investasi Rp354,9 triliun. Pencapaian tersebut mencerminkan peningkatan investasi di luar Jawa sebesar 16,1 persen year-on-year (yoy). Investasi luar pulau dilaporkan mencapai Rp182 triliun (US$12 miliar) pada kuartal kedua tahun ini, naik 15,6 persen yoy.

Di antara provinsi non-Jawa, Sulawesi Tengah muncul sebagai daerah dengan investasi tertinggi sebesar Rp26,6 triliun (US$1,7 miliar). Namun, nilainya di bawah Jawa Barat Rp53,7 triliun (US$3,5 miliar). Secara nasional, Jawa Barat menempati urutan pertama, diikuti DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah.

Selain itu, pada paruh pertama tahun 2023, investasi asing dan dalam negeri meningkat masing-masing sebesar 17,1 persen menjadi Rp363,3 triliun (US$23,86 miliar) dan 15 persen (yoy) menjadi Rp315,4 triliun (US$20,71 miliar).

Pencapaian ini patut diacungi jempol. Porsi 53 persen wilayah non-Jawa dalam keseluruhan investasi Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang benar untuk mencapai visinya tentang pemerataan pembangunan, sejalan dengan apa yang disebut visi Indonesia-sentris.

Tren tersebut juga mengindikasikan bahwa Indonesia akan melihat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayahnya, ketimbang mata investor yang terpaku pada Pulau Jawa dalam beberapa tahun terakhir. Tapi kenapa Jawa? Ada jawaban sederhana untuk itu: Jawa memiliki lebih banyak infrastruktur dan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan lebih banyak jumlahnya.

Dengan pertimbangan tersebut, investor cenderung memilih Jawa untuk efisiensi biaya. Kecenderungan ini memberi kesan bahwa pemerintah fokus pada pengembangan pulau.

Namun, pemerintahan saat ini secara bertahap mengubah pola pikir tersebut dan berupaya menarik lebih banyak investasi ke wilayah non-Jawa. Inisiatif tersebut meliputi pembangunan jalan dan jalan tol, implementasi skema tol laut, peningkatan pelabuhan dan pembangunan lebih banyak bandara untuk meningkatkan konektivitas.

Upaya tersebut berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Mereka mulai percaya bahwa pemerintah benar-benar berkomitmen mewujudkan visi Indonesia-sentris menjadi tindakan nyata. Jelas bagi mereka bahwa pemerintah bertujuan untuk mengembangkan zona pertumbuhan ekonomi baru yang dapat mereka manfaatkan.

Sekarang tinggal memutuskan bagaimana menyebarkan arus investasi ke provinsi lain di luar Jawa selain Sulawesi Tengah. Untuk itu, pemangku kepentingan terkait harus berkomitmen untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk investasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan talenta dari daerah, dan mendorong bonus demografi.

Menurut pidato Presiden Widodo, langkah-langkah tersebut merupakan prasyarat untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan menjadikan negara sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia.

Berita terkait: Indonesia membutuhkan reformasi struktural untuk mewujudkan Visi 2045: Menteri

Berita Terkait: Menteri Ajak Investor Wujudkan Visi Golden Indonesia

Diterjemahkan oleh: Nusarina Y, Tegar Noorpitra
Editor: Thea Mudiyasari
Hak Cipta © ANTARA 2023