Indonesia mengimbau negara-negara ASEAN untuk mengatasi tantangan maritim

JAKARTA (ANTARA) –

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia telah meminta negara-negara ASEAN untuk mengatasi berbagai tantangan politik dan sosial ekonomi di sektor maritim, termasuk kejahatan transnasional, kapasitas keuangan dan teknis yang tidak memadai, perubahan iklim, penangkapan ikan berlebihan, dan polusi.

“Di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dan Indo-Pasifik, laut memiliki nilai ekonomi yang besar dan semakin dianggap sebagai kawasan potensial untuk pembangunan (ekonomi),” kata Edi Brio Bamboudi, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinasi.

Dia mencatat, nilai barang dan jasa di sektor maritim akan mencapai US$2,5 triliun pada “Dialog Multi-Pemangku Kepentingan tentang Pengembangan Kerangka Ekonomi Biru ASEAN” di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu.

Sementara itu, nilai pasar sumber daya laut dan pesisir mencapai US$3 triliun setiap tahunnya, atau menyumbang 5 persen dari produk domestik bruto (PDB) global, katanya.

Wakil rektor mencatat bahwa sumber daya laut yang merupakan bagian dari ekonomi biru akan bermanfaat bagi pengembangan berbagai sektor seperti bioteknologi, energi, perikanan, pariwisata, dan transportasi.

“Menyadari pentingnya ekonomi biru bagi (kemajuan) ekonomi kawasan dan tantangan yang akan dihadapi, para pemimpin ASEAN sepakat mengadopsi deklarasi (pertumbuhan) ekonomi biru pada KTT ASEAN ke-38 tahun 2021,” ujarnya. .

Melalui deklarasi tersebut, negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk mencari cara untuk menggunakan sumber daya laut secara berkelanjutan dan inklusif, tambahnya.

“Kita harus memperkuat pembiayaan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan dan mendukung keberlanjutan inisiatif Masyarakat Ekonomi ASEAN,” kata Bambudi yang juga mengetuai High Level Task Force on Economic Integration in ASEAN (HLTF EI).

Dia mencatat bahwa Kerangka Ekonomi Biru ASEAN didirikan sejalan dengan “Visi ASEAN tentang Indo-Pasifik (AOIP)” yang membantu memperkuat kerja sama regional dan pembangunan maritim yang berkelanjutan. Mekanika.

“Inisiatif kita di Indo-Pasifik harus selaras dengan AOIP, yang mencakup (mengembangkan) ekonomi biru, yang diharapkan dapat menarik kepentingan eksternal seiring perkembangannya,” tambahnya.

Selain itu, Wapres menyampaikan bahwa Pulau Belitung dipilih menjadi tuan rumah “Dialog Multi-Pemangku Kepentingan tentang Pengembangan Kerangka Ekonomi Biru ASEAN”.

Dia mencatat, pulau itu merupakan lokasi penambangan berbagai sumber daya mineral seperti unsur tanah jarang, logam, dan silika. Namun memiliki indeks polusi yang sangat rendah dan berhasil menjadikan Belitung sebagai UNESCO Global Geopark.

Indonesia akan memimpin ASEAN mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2023.

Berita terkait: UE dukung ASEAN atasi krisis Myanmar
Berita terkait: Indonesia ajak Kanada bangun ekosistem EV di ASEAN

Diterjemahkan oleh: Bakir Alatas, Yuu Liman
Pengarang: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2023