Menkes Tunda Program Imunisasi Measles Rubella untuk Umat Islam | Berita dan Review Bekasi Terkini - reviewbekasi.com
Rumah Sakit & Klinik

Menkes Tunda Program Imunisasi Measles Rubella untuk Umat Islam

http://reviewbekasi.com/wp-content/uploads/2018/08/Imunisasi-MR.jpg

REVIEW, Bekasi – Kementerian Kesehatan akhirnya menunda pelaksanaan program imunisasi measles rubella (MR) secara nasional untuk umat Islam yang semula bakal digelar awal Agustus 2018.

Keputusan menunda program imunisasi measles rubella (MR) tersebut diambil Kementerian Kesehatan setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kiai Ma’ruf Amin, Jumat siang (3/8/2018).

Sebelumnya, pelaksanaan program imunisasi measles rubella yang dirancang Kementerian Kesehatan memunculkan polemik di masyarakat terutama terkait dengan penggunaan vaksin measles rubella produk Serum Institute of India (SII) untuk program tersebut.

Seperti dilansir oleh laman resmi milik organisasi Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama, www.nu.od.id, silaturahmi tersebut dihadiri pimpinan MUI yakni Kiai Ma’ruf, wakil ketua umum, beberapa ketua dan wakil sekjen MUI, direktur dan beberapa wakil direktur LPPOM MUI serta sekretaris, beberapa wakil sekretaris dan anggota Komisi Fatwa MUI.

Sementara itu, jajaran Kementerian Kesehatan yang hadir pada silaturahmi yang dilaksanakan di lantai 2 Kantor Majelis Ulama Indonesia Jl. Proklamasi, Jakarta, adalah Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dirjen P2P, staf ahli, serta Dirut PT Biofarma selaku importir vaksin measles rubella.

Ada empat poin kesepakatan pada pertemuan tersebut yakni pertama, Menkes dan Dirut PT Biofarma sebagai importir vaksin measles rubella produksi SII berkomitmen untuk segera mengajukan sertifikasi halal atas produk vaksin MR dan permohonan fatwa tentang pelaksanaan imunisasi measles rubella.

Kedua, Menteri Kesehatan atas nama negara mengirim surat ke SII untuk memberikan dokumen terkait bahan-bahan produksi vaksin dan akses untuk auditing guna pemeriksaan halal. Ketiga, Komisi Fatwa, atas permintaan Kemkes akan segera membahas dan menetapkan fatwa tentang imunisasi measles rubella dengan menggunakan vaksin MR produk SII dalam waktu secepatnya.

Keempat, Menteri Kesehatan menunda pelaksanaan imunisasi measles rubella bagi masyarakat muslim sampai ada kejelasan hasil pemeriksaan dari produsen dan ditetapkan fatwa MUI. Sementara itu ntuk masyarakat yang tidak memiliki keterikatan tentang kehalalan atau kebolehan secara syar’i, tetap dilaksanakan.

“Pertemuan ini merupakan inisiasi kedua belah pihak sebagai komitmen untuk menjamin kesehatan masyarakat dan menjamin hak beragama. Kementerian Kesehatan mengajukan surat permohonan konsultasi keagamaan tanggal 24 Juli 2018, dan MUI bersurat kepada Menkes pada 25 Juli 2018,” kata Asrorun Niam Sholeh, Sekretaris Komisi Fatwa melalui keterangan tertulis kepada NU Online.

Dalam pertemuan tersebut, sesuai Fatwa Nomor 4 tahun 2016 MUI ditegaskan bahwa imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Namun, vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci.

“Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan atau najis hukumnya haram. Imunisasi dengan vaksin yang haram dan atau najis tidak dibolehkan,” tambah Niam.

Niam pun menambahkan bahwa terdapat pengecualian dalam hal ini yaitu saat kondisi darurat, belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci; dan adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.

Dalam pertemuan tersebut juga dijelaskan mengenai permasalahan yang muncul untuk memperoleh jalan keluar, di antaranya produk vaksin MR belum dimohonkan sertifikasi halal sehingga belum ada pemeriksaan.

“Dengan demikian tidak bisa dikatakan bahwa vaksin yang diproduksi SII tersebut halal atau haram. Kemkes berkomitmen untuk memperhatikan aspek keagamaan dalam pelaksanaan imunisasi MR dengan konsultasi dan permohonan fatwa. Keresahan yang muncul di tengah masyarakat mengenai kesimpangsiuran informasi tentang kehalalan perlu segera direspon secara bijak dan agar ada kepastian serta ada panduan keagamaan yang tepat,” tambahnya.




Klik Untuk Berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Terpopuler

To Top