Ini Daftar Elit Pejabat Kota Bekasi yang Dinyatakan Tidak Kompeten oleh Ombudsman RI | Berita dan Review Bekasi Terkini - reviewbekasi.com
Bekasi 24 Jam

Ini Daftar Elit Pejabat Kota Bekasi yang Dinyatakan Tidak Kompeten oleh Ombudsman RI

foto: Amar Faizal Haidar/ reviewbekasi.com

REVIEW, Bekasi – Kasus tindak maladministrasi penghentian pelayanan publik di seluruh (12) Kecamatan di Kota Bekasi dinilai Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya sebagai pelanggaran yang fatal.

Dari Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman, sejumlah elit pejabat terkait dinyatakan tidak kompeten hingga kasus penghentian layanan ini terjadi.

Menurut Ombudsman, mereka yang tidak kompeten di antaranya;

  1. Kepala Inspektorat Kota Bekasi, Widodo Indrijantoro, selaku pengawas internal tidak kompeten dalam melakukan pemeriksaan terkait penghentian pelayanan publik.
  2. Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Kota Bekasi, Sajekti Rubiah, dinilai tidak kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mendokumentasikan, meliput dan mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi terutama dalam memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat terkait dengan penghentian layanan publik pada Jumat (27/7/2018).
  3. Sekda Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji, sebagai Penanggung Jawab pelayanan publik, Rayendra dinilai telah mengabaikan kewajiban hukum dengan tidak melakukan koordinasi memberikan laporan kepada Pembina atau Penjabat (Pj) Wali Kota, Ruddy Gandakusumah, serta tidak kompeten dalam mencegah tindakan penghentian pelayanan publik.
  4. Kepala BKPPD Kota Bekasi, Rheny Indrawati, dinilai tidak kompeten dalam menindaklanjuti tindakan penghentian layanan publik dengan menyimpulkan tidak terjadi penghentian layanan publik.
  5. Tim Terpadu Kemendagri dinilai tidak kompeten dalam melakukan pemantauan atau peninjauan langsung untuk mengklarifikasi informasi mengenai penghentian pelayanan publik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi.

Lebih lanjut, dari hasil LAHP tersebut, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya telah meminta kepada Pj Wali Kota Bekasi untuk memberikan sanksi kepada lembaga yang disebutkan di atas, yang berada di bawah kepemimpinannya.

Ombudsman sendiri memberikan waktu 30 hari kerja kepada Pj Wali Kota Bekasi untuk melaksanakan apa yang sudah tertuang dalam LAHP tersebut.

“Kami akan memonitoring. Jadi nanti DPRD Kota Bekasi juga harus ikut mengawasi proses pelaksanaan LAHP. Jika tidak dijalankan, maka kita akan naikkan status LAHP menjadi Rekomendasi,” tutup Ketua Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh Nugroho di Gedung ORI Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).




Klik Untuk Berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Berita Terpopuler

To Top